Pengertian & Macam Hak Asasi Manusia (HAM), Beserta Contoh Pelanggarannya

Hak asasi manusia (disingkat HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hak asasi manusia berlaku secara permanen dalam jangka waktu seumur hidup.

Hak asasi manusia juga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hal ini sejalan dengan Pengertian HAM menurut UU No 39 Tahun 1999, yang berbunyi:

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME.

Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di dilindungi dan hargai oleh setiap manusia; guna melindungi harkat serta martabat setiap manusia.

Munculnya hak asasi manusia ini, menjadi salah satu penemuan gagasan yang sangat berpengaruh terhadap sistem serta keberlangsungan peradaban dunia.

Bagaimana tidak? Kedatangannya membuat beberapa golongan yang tertindas kala itu menjadi hidup lebih merdeka.

Selain itu, hak asasi manusia juga datang untuk memanusiakan lagi manusia. Ia mengatur segala hak dan kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Tentu saja dengan batas-batas dan norma yang adil.

Lalu, bagaimana hak asasi ini bisa muncul? Apa penyebab dan sejarahnya? Untuk itu mari kita bahas satu persatu pengertian, macam-macam serta contoh pelanggaran hak asasi manusa dibawah ini.

Sekilas Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

www.pickupimage.com

Pernahkah kalian terbayang jika sekarang kita masih hidup tanpa adanya aturan yang mengatur tentang hak asasi itu sendiri?

Kebebasan dikekang, suara yang benar di bungkam, rakyat kecil ditindas dan mungkin saja tulisan ini tidak akan pernah ada karena tidak adanya peraturan yang mengatur hak-hak tersebut.

Untuk itu, hak asasi manusia datang. Kedatangannya pun kini menjadi komitmen dasar yang dipegang teguh oleh seluruh ummat yang ada di dunia, walaupun kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Sejarah Munculnya HAM

Penegakan hak asasi manusia pertama kali dipelopori oleh ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad S.A.W pada abad ketujuh masehi.

Pada masa itu, di Jazirah Arab dan belahan bumi Eropa masih diberlakukan sistem perbudakan yang sangat membatasi kebebasan manusia. Biasanya budak-budak berasal dari tawanan yang diambil dari negara yang kalah dalam berperang.

Namun kemudian Nabi Muhammad S.A.W hadir dan menyebarkan ajaran Islam dengan menawarkan kehidupan yang santun dan damai.

Salah satu nilai yang dibawa oleh Islam pada saat itu adalah ganjaran atau pahala yang sangat besar bagi siapapun yang mau memerdekakan budak. Kalaulah belum mampu, maka hendaknya para budak diperlakukan dengan baik dan santun.

Alhasil, satu persatu tawanan-tawanan yang menjadi budak pun dibebaskan oleh tuannya -yang sebelumnya terlebih dulu memeluk agama Islam.

Perlahan demi perlahan, perbudakan pun hilang dan setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Sejarah HAM di Era Pertengahan

Islam pun akhirnya sampai ke tanah Eropa. Satu persatu sistem perbudakan diruntuhkan. Sayangnya, Khilafah Islamiyah tidak mampu bertahan lebih lama setelah penaklukan yang terjadi di Andalusia.

Kendati Islam telah ditaklukkan dan hilang dari tanah Eropa, pemahaman tentang hak asasi manusia mampu diadopsi dan dikembangkan dengan baik.

Muncullah para filsuf dan pemikir yang mulai mencanangkan tentang penegakan kedudukan setiap manusia yang nilainya sama.

Pada abad ke-13, beragam ide dan pemikiran tentang hak asasi manusia mulai berkembang pesat di Eropa.

Perkembangan hak asasi manusia ini dapat dilihat dengan adanya tiga kejadian penting pada abad pertengahan, diantaranya: Piagam Magna Carta, kejadian Revolusi Amerika dan kejadian Revolusi Perancis.

Magna Carta (1215)

www.kiwireport.com

Magna Carta adalah sebuah piagam yang berisi perjanjian antara Raja John (Raja Inggris tahun 1199-1216) dengan para Paus dan baronnya atas hak-hak raja. Piagam ini diumumkan pada tahun 1215, setahun sebelum kematian Raja John.

Magna Carta adalah langkah pertama sebagai peristiwa besar yang menginspirasi pembuatan hukum konstitusional di era modern.

Sejak saat itu, jaminan hak yang disepakati kemudian berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

Inti dari perjanjian dalam Magna Carta antara lain mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa haknya dan menghargai beberapa prosedur hukum yang sudah dilegalkan.

Selain itu, raja juga diharuskan untuk menerima kenyataan, bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum yang sudah berlaku.

Adapun isi dari Magna Carta adalah sebagai berikut:

  1. Raja beserta keturunannya berjanji untuk selalu menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
  2. Raja berjanji untuk memberikan hak-hak kepada seluruh rakyat kerajaan yang bebas (tidak ditahan).
  3. Kekuasaan raja harus dibatasi.
  4. Polisi maupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti yang nyata, disertai saksi yang sah.
  5. Para pemungut pajak dan petugas keamanan wajib menghormati hak-hak penduduk.
  6. Seorang non-budak tidak akan ditahan, ditangkap atau dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
  7. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
  8. Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.

Revolusi Amerika (1776)

Revolusi Amerika adalah perang kemerdekaan yang terjadi antara rakyat Amerika Serikat dengan kolonial Inggris.

Rakyat Amerika Serikat, yang kebanyakan terdiri dari pendatang, kemudian memenangkan peperangan dan mendeklarasikan kemerdekaan yang disebut Declaration of independence pada tanggal 4 Juli 1776.

13 tahun kemudian, George Washington dinobatkan menjadi Presiden Amerika Serikat Pertama. George dilantik enam tahun setelah Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat.

Revolusi Prancis (1789)

www.lenurb.co.uk

Sementara George dilantik dan Amerika Serikat mempersiapkan negara barunya, hal lain terjadi di negara Prancis.

Pada tahun 1789 sampai dengan 1799, terjadi sebuah pergolakan politik di sana, yang kerap dikenal dengan nama Revolusi Perancis (Révolution française). Pergolakan ini menyebabkan terjadinya sebuah periode sosial radikal.

Revolusi Prancis tak hanya memiliki dampak abadi terhadap sejarah kenegaraan Prancis. Lebih luas lagi, bahkan peristiwa ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap sejarah bangsa Eropa Raya secara keseluruhan.

Revolusi Perancis terjadi pada masa pemerintahan Raja Louis XVI. Pada saat itu, rakyat menilai bahwa pemerintahan raja dengan sistem monarki absolut itu sangat semena-mena dan tidak manusiawi.

Rakyat pun bergejolak dan melawan. Kekuasaan raja dapat diruntuhkan hanya dalam waktu 3 tahun.

Revolusi Prancis juga menghasilkan sebuah pernyataan krusial yang diberi nama Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara). Pernyataan ini memuat tiga hal besar:

  1. Liberty (hak atas kebebasan)
  2. Egality (kesamaan dan persamaan)
  3. Fraternite (persaudaraan)

Sejarah HAM di Era Modern

Setelah era renaissance dan revolusi industri terjadi, banyak gagasan yang mulai menyinggung hak asasi manusia secara gamblang.

Gagasan-gagasan tersebut mulai menemui titik terang setelah era pasca perang dunia kedua dan terjadinya tragedi Holocaust oleh negara Jerman.

Majelis umum PBB pun menerbitkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 di Paris, Prancis.

Beberapa dekade kemudian, muncullah beragam deklarasi di beberapa konferensi negara-negara berkembang. Hal ini tak lain adalah sebagai bentuk dari dukungan terhadap pemerataan Hak Asasi Manusia.

African Charter on Human and People Rights (1981)

www.cambridgeblog.org

Pada tanggal 27 juni 1981, terjadi sebuah konferensi tentang HAM yang diadakan oleh negara-negara anggota Organisation of African Unity (OAU).

Dalam Konferensi yang diadakan di Nairobi tersebut, seluruh negara Afrika secara tegas telah mengumumkan komitmen untuk memberantas segala bentuk kolonialisme yang ada di Afrika.

Konferensi ini juga menghasilkan koordinasi strategis agar dapat mengintensifkan upaya untuk pencapaian kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Afrika.

Cairo Declaration on Human Right in Islam (1990)

Sembilan tahun setelah OAU mengumumkan deklarasinya, negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengadakan sebuah pertemuan di Kairo untuk membahas hak asasi manusia di negara Islam.

Pertemuan ini pun akhirnya membuahkan hasil berupa sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Kairo.

Deklarasi yang diterbitkan pada tahun 1990 ini memberikan gambaran umum tentang hak asasi manusia pada Islam.

Deklarasi ini juga menegaskan bahwa syariat Islam adalah satu-satunya sumber dalam berpedoman, khususnya dalam meninjau nilai-nilai hak asasi manusia.

Bangkok Declaration (1993)

Tiga tahun setelah deklarasi Kairo, pemerintah di negara-negara asia melakukan konferensi untuk meninjau kembali komitmen terhadap prinsip piagam PBB dan deklarasi universal hak asasi manusia. Lahirlah Deklarasi Bangkok.

Pada konferensi kali ini, para pemimpin negara di Asia sepakat atas pandangannya, bahwa semua negara Asia saling memiliki ketergantungan dan dapat dibagi hak asasi manusia.

Para pemimpin di negara Asia juga menekankan tentang pentingnya tiga unsur dalam menegakkan hak asasi manusia, yaitu: universalitas objektivitas dan non selektivitas

Deklarasi Wina (1993)

Di tahun yang sama dengan Deklarasi Bangkok, PBB mengundang semua negara anggotanya pada suatu konferensi di sebuah kota kecil di Austria, Wina.

Pada konferensi kali ini, semua negara anggota PBB sepakat untuk menandatangani deklarasi universal tentang hak asasi manusia, yang dinamakan dengan deklarasi Wina.

Poin-poin yang difokuskan pada Deklarasi Wina adalah pendeklarasian hak asasi terhadap generasi ketiga, ya itu hak untuk pembangunan.

Deklarasi ini sebenarnya adalah re-evaluasi terhadap deklarasi HAM, serta penyesuaian yang disetujui semua anggota PBB (termasuk Indonesia).

Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli

Di paragraf pertama telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian dari hak asasi manusia.

Menurut Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), secara rinci HAM dapat digambarkan sebagai berikut:

HAM mencakup segala bidang kehidupan manusia baik politik, ekonomi, sipil, sosial dan kebudayaan.

Kelimanya tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Hak-hak asasi politik dan sipil tidak memiliki arti bila rakyat masih harus bergelut dengan penderitaan dan kemiskinan.

Tetapi, dilain pihak, persoalan keamanan kemiskinan, dan alasan lainnya, tidak dapat digunakan secara sadar untuk melakukan pelanggaran ham dan kebebasan politik serta sosial masyarakat.

Hak asasi manusia tidak mendukung individualisme, melainkan membendungnya dengan melindungi individu, golongan maupun kelompok, ditengah-tengah kekerasan kehidupan modern.

HAM merupakan tanda solidaritas nyata dari sebuah bangsa dengan rakyatnya yang lemah.

Lalu bagaimanakah pendapat para ahli? Berikut mari kita ulas satu persatu.

Pengertian HAM Menurut Miriam Budiardjo

Prof. Miriam Budiardjo adalah seorang pakar ilmu politik Indonesia sekaligus mantan anggota komisi nasional hak asasi manusia.

Ia juga pernah menjabat sebagai dekan dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1974 sampai 1979. Menurut Miriam, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai berikut:

HAM Adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia.

Hal ini bersifat universal sebab dimiliki langsung tanpa membedakan jenis kelamin, ras, budaya, suku, agama dan lain sebagainya.

Pengertian HAM Menurut Koentjoro Poerbopranoto

Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto adalah seorang mantan dekan fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1977 sampai 1978.

Beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan bersama teman-teman makannya yang lebih terkenal, seperti Mohammad Yamin, Amir Sjarifuddin dan Sugondo Joyopuspito. Senada dengan Miriam, begini kata Prof. Koentjoro soal pengertian HAM:

HAM adalah suatu hak yang bersifat asasi atau mendasar.

Hak-hak yang lucu setiap manusia berdasarkan kodratnya, pada dasarnya tidak akan dipisahkan, sehingga memiliki sifat yang suci.

Pengertian HAM Menurut Oemar Seno Adji

Prof. Oemar Seno Adji, S.H adalah mantan ketua Mahkamah Agung RI periode 1974 sampai 1982.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai menteri kehakiman pada tahun 1966 sampai 1974. Menurut Oemar Seno, HAM dapat diartikan sebagai berikut:

HAM ialah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

HAM adalah sifat yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun, baik manusia secara perorangan maupun kelompok.

Pengertian HAM Menurut Mahfud M.D.

www.politiktoday.com

Siapa yang tak kenal tokoh yang satu ini. Seorang ayah 3 anak dengan nama dan gelar lengkap Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U. ini adalah ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Menurut Mahfud MD, secara sederhana HAM dapat diartikan sebagai berikut:

HAM adalah hak yang melekat pada martabat setiap manusia.

HAM adalah sebuah hak mutlak yang dibawa sejak lahir ke dunia, sehingga bersifat kodrati.

Macam-Macam Jenis HAM

www.marocpress.com

Ada bermacam-macam jenis hak asasi manusia yang perlu kita ketahui.  Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam bagian.

Adapun keenam jenis hak asasi manusia tersebut adalah hak asasi pribadi (personal rights), hak asasi politic (political rights), hak asasi hukum (legal equity rights), hak asasi ekonomi (property rights), hak asasi peradilan (procedural rights) dan hak asasi sosial budaya (social culture rights).

Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

Hak asasi pribadi adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia langsung (privasi). Contoh dari hak-hak asasi pribadi adalah sebagai berikut:

  1. Hak untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat
  2. Hak untuk menyatakan pandangan atau mengeluarkan pendapat.
  3. Hak untuk aktif dalam sebuah organisasi maupun perkumpulan.
  4. Hak untuk memeluk, menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakini.

Hak Asasi Politik (Political Rights)

Hak asasi politik adalah hak asasi yang berhubungan dengan kebebasan untuk memilih dan menentukan pandangan politik. Di antara contoh dari hak asasi politik meliputi:

  1. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
  2. Hak untuk merintis partai politik serta organisasi politik lainnya.
  3. Hak untuk mengajukan suatu petisi.

Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)

Hak asasi hukum adalah hak yang dimiliki setiap manusia untuk memperoleh kesamaan kedudukan dalam prosedur hukum dan pemerintahan. Contoh dari hak-hak asasi hukum ialah:

  1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
  2. Hak untuk menjadi PNS (pegawai negeri sipil)
  3. Hak mendapat perlindungan dan layanan hukum.

Hak Asasi Ekonomi (Property Rigths)

www.pexels.com

Hak asasi ekonomi adalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian seperti jual beli dan sebagainya. Hak-hak asasi ekonomi meliputi:

  1. Hak untuk melakukan kegiatan jual beli.
  2. Hak untuk mengadakan perjanjian kontrak.
  3. Hak untuk menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.
  4. Hak untuk memiliki sesuatu.
  5. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Berbeda dengan hak asasi hukum, hak asasi peradilan fokus pada kegiatan yang lebih spesifik, yaitu hak untuk diperlakukan yang sama dalam tata cara peradilan atau pengadilan. Hak asasi peradilan biasanya berupa:

  1. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
  2. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights)

Hak asasi sosial budaya adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan dalam bersosialisasi atau bermasyarakat. Hak tersebut meliputi contoh:

  1. Hak untuk menentukan dan mengenyam pendidikan.
  2. Hak untuk memperoleh pengajaran.
  3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Pelanggaran HAM di Indonesia dan Dunia

Seiring berjalannya penegakan hak asasi manusia di era modern, telah terjadi beberapa pelanggaran. Mulai dari yang berskala kecil hingga yang sangat masif terstruktur.

Mulai dari yang remeh, hingga mengakibatkan hilangnya ratusan ribu nyawa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam penegakan hak asasi manusia.

Salah satu antara beberapa faktor penyebabnya, ialah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang tidak berlandaskan pada keadilan dan perdamaian.

Pelanggaran HAM di Indonesia

www.steemit.com

Setidaknya ada empat tragedi besar yang tercatat dalam sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia paska kemerdekaan. Dari keempat tragedi tersebut, semuanya memiliki kaitan dengan pemerintahan Presiden Soeharto.

Tragedi 1965

Kasus tragedi 1965 adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia pertama dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan.

Pada 30 September 1965, enam orang Jenderal dan satu orang perwira tewas dibunuh dengan cara sadis oleh kelompok yang diduga PKI.

Beberapa hari setelahnya, terjadi pergolakan dan pertempuran hebat di berbagai daerah antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan rakyat yang disinyalir sebagai aktifis komunis. Ratusan ribu jiwa melayang akibat tragedi tersebut

Kasus Petrus 1982-1985

Dalam rangka mempertahankan stabilitas keamanan dan memberantas kejahatan tingkat tinggi nasional, presiden Soeharto membuat kelompok pasukan khusus untuk melakukan misi rahasia.

Pasukan ini kerap dikenal masyarakat dengan sebutan Petrus (Penembak Misterius).

Salah satu misi dari Petrus adalah melakukan penembakan terhadap ratusan orang yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara.

Biasanya orang yang menjadi korban penampakan adalah orang-orang yang memiliki tato dan bertubuh besar, layaknya penampilan preman. Saking misteriusnya, pelaku Petrus tidak pernah diungkap dan diadili.

Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 berawal dari kondisi ekonomi Indonesia yang berada pada titik paling kritis, mengakibatkan anjloknya nilai perekonomian negara.

Pada saat itu, seluruh badan mahasiswa merasa sudah geram dan muak dengan pemerintahan. Puluhan ribu mahasiswa pun turun serentak dari Sabang sampai Merauke, melakukan demonstrasi besar-besaran di ibukota.

Puncaknya terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Di saat situasi demonstrasi yang semakin memuncak dan tak kondusif, empat mahasiswa universitas Trisakti yang paling vokal tewas tertembak oleh Sniper tak dikenal.

Rakyat semakin marah dan menjadi-jadi. Keeosokan harinya, kerusuhan semakin tak terbendung. Hampir semua tempat di ibukota mengalami perusakan dan pembakaran.

Bahkan puluhan orang dari etnis Tionghoa tak luput dari kobaran amarah para oknum rakyat yang sudah semakin memuncak.

Hingga kini, siapa dalang dibalik pelaku penembakan tersebut tak kunjung diketahui. Kendati pengadilan Militer tahun 1999 telah memutuskan bahwa tim Mawar adalah pelaku penembakan.

Terbunuhnya Munir

Munir Said Thalib adalah salah satu aktivis HAM di Indonesia. Namanya menjadi populer saat ia memperjuangkan dan menelusuri status orang orang yang hilang karena diculik pada masa orde baru.

Munir ditemukan tewas karena diracun dalam perjalanan menuju Amsterdam pada tanggal 7 September 2004.

Kasus kematian Munir hingga kini masih menjadi misteri. Sejauh ini, pihak pengadilan baru bisa menetapkan pilot Pollycarpus Budihari sebagai salah satu pelaku yang terlibat dan berperan.

Banyak pihak yang meyakini bahwa pilot Garuda tersebut hanyalah pesuruh yang menjalankan perintah “bos”-nya. Hingga hari ini, belum pernah diketahui siapa yang menjadi dalang dari peristiwa pembunuhan Munir.

Aksi Kamisan

www.news.detik.com

Pada hari Kamis 18 Januari 2007, terjadi aksi perdana yang dilakukan oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Aksi itu dinamakan dengan Aksi Kamisan.

Aksi Kamisan dilakukan oleh para aktifis, saudara dan kerabat dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa pemerintahan orde baru, termasuk Munir.

Aksi kamisan merupakan sebuah aksi simbolis yang diperingati setiap hari Kamis dengan berdiri di depan Istana Negara menggunakan payung hitam.

Tujuan dari Aksi Kamisan ini tidak lain hanyalah untuk menuntut kejelasan dari orang-orang hilang maupun terbunuh secara misterius yang kematian atau kehilangannya belum terungkap sampai sekarang.

Pelanggaran HAM di Dunia

www.pexels.com

Tak hanya di Indonesia, pelanggaran HAM di era modern juga terjadi di dunia Internasional. Bahkan apa yang terjadi di luar negeri jauh lebih parah dan lebih besar.

Dalam waktu 70 tahun terakhir semenjak berakhirnya perang dunia II, beberapa pelanggaran berat yang dilakukan oleh negara (lebih besar dari kelompok & perorangan) ini kerap memberi dampak yang sangat fatal, di antaranya:

  • Hilangnya ratusan ribu nyawa warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak
  • Merosotnya nilai ekonomi dan daya beli
  • Perubahan batas teritorial wilayah negara
  • Terbentuknya negara-negara pecahan
  • Situasi negara yang tidak aman dan tidak kondusif
  • Sistem perundang-undangan yang rasis dan memihak
  • Penurunan produktifitas negara, bahkan sampai menjadi negara miskin

Berikut adalah empat pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia yang terjadi di era modern (pasca perang dunia II):

Penjajahan Israel atas Palestina

www.alwatheq.co

Kasus perebutan wilayah antara Israel dan Palestina adalah kasus sengketa skala global yang tak kunjung reda.

Pada awalnya, Israel hanyalah sebuah komplek perumahan yang berisi perkumpulan orang-orang yahudi dari seluruh dunia yang mengungsi ke wilayah Palestina.

Awalnya, orang-orang Yahudi diterima baik oleh bangsa Palestina asli yang menetap di sana. Namun, perlahan demi perlahan warga Yahudi mulai berdatangan dari seluruh penjuru dunia dengan jumlah yang sangat banyak.

Israel pun mulai memperluas wilayahnya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya menguasai hampir seluruh wilayah Palestina. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi itu tidak memiliki apa-apa.

Salah satu cara dari Israel untuk memperluas wilayah tersebut adalah dengan cara menjajah dan memerangi orang-orang palestina.

Berbekal bantuan dari sekutunya, Amerika Serikat, Israel telah beberapa kali melancarkan serangan kepada warga Palestina sehingga menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.

Lebih parahnya lagi, mayoritas korban jiwa dari penjajahan tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, bahkan sampai pada tahap yang paling tidak manusiawi.

Hingga detik ini, palestina masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari PBB sebagai negara yang sah dan merdeka.

Sayangnya, Israel lebih dulu merdeka dan diakui sebagai negara ketimbang Palestina, yang jelas-jelas tanahnya direbut.

Apartheid di Afrika Selatan

www.weesa.org

Pada tahun 1948, Partai Nasional de Boer memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan setelah Perang Dunia II.

Setelah mengumumkan kemenangannya, partai tersebut membentuk pemerintahan dengan sistem Apartheid (minoritas kulit putih), dan menetapkannya pada undang-undang negara.

Dua tahun kemudian, pemerintah melakukan klasifikasi populasi Afrika Selatan.

Klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan warna kulit yang dibagi menjadi tiga ras, yaitu: Bantu (Afrika kulit hitam), kulit putih, dan kulit berwarna lainnya.

Setelahnya, menyusul kategori baru, yaitu Asia. Mayoritas dari kategori Asia berasal dari warga etnis urdu.

Sejak pemberlakuan klasifikasi tersebut, 80 persen wilayah Afrika Selatan dimiliki oleh warga kulit putih. Sedangkan warga kulit hitam ditempatkan di wilayah termiskin yang disebut dengan homelands.

Pemisahan antara kulit putih dan hitam juga diberlakukan di fasilitas umum.

Namun warga kulit hitam tak tinggal diam. African National Congress (ANC), sebuah perkumpulan “pribumi” Afrika kemudian membentuk sebuah pasukan sayap bersenjata.

Pasukan tersebut diberi nama Umkhonto we Sizwe (MK) yang artinya “Tombak Bangsa”. MK didirikan oleh Nelson Mandela, yang belakangan kita kenal sebagai Bapak Perdamaian Dunia.

Bersama teman-teman dan pengikutnya, Nelson berjuang demi kesetaraan ras. Dalam waktu hampir dua tahun, MK melancarkan sebanyak kurang lebih 200 sabotase.

Pada tahun 1964, Nelson Mandela dan Walter Sisulu dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup.

Seiring berkembangnya isu hak asasi manusia, pemerintah negara Afrika Selatan mengalami tekanan yang semakin kuat.

Tekanan ini diberikan dari berbagai penjuru, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Hingga akhirnya pada tahun 1990, Presiden Afrika Selatan Frederick Willem de Klerk membebaskan Nelson Mandela dan beberapa tahanan politis lainnya.

Empat tahun kemudian, Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pertama versi baru. Sistem Apartheid pun dicabut dari perundang-undangan. Sejak saat itu, hak asasi manusia bagi rakyat berlaku untuk semua ras.

Invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan

Pada tanggal 25 Desember 1979, 85.000 tentara Uni Soviet melakukan invasi pertamanya ke kota Kabul, Afghanistan. Pada waktu itu, Uni Soviet mendukung pemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta.

Invasi tersebut kemudian menimbulkan korban perang berkepanjangan selama satu dekade lebih.

Semenjak bombardir habis-habisan tersebut, Afghanistan berubah drastis menjadi salah satu negara yang paling miskin dan paling tidak aman di dunia.

Etnis Rohingya Myanmar

Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine yang menetap di Burma, Myanmar. Pada tahun 2012, terjadi pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis tersebut.

Etnis Rohingya dibantai secara membabi buta oleh oknum pendeta Buddha dan militer Myanmar yang benci dengan Islam.

Peristiwa pembantaian tersebut menyebabkan ratusan muslim Rohingya tewas, ribuan lainnya luka-luka dan pergi dari Myanmar untuk mengungsi serta menyelamatkan diri.

Pembantaian yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama ini pun banyak dikecam oleh dunia internasional.

Kementerian Hukum Dan HAM Indonesia

www.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah sebuah kementerian dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia.

Kemenkumham RI berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kementerian yang menangani urusan hukum dan Hak Asasi Manusia ini pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman.

Pada waktu itu, Menteri Kehakiman yang pertama kali menjabat adalah Soepomo. Saat ini, Kemenkumham RI dipimpin oleh Menteri Yasonna Laoly, yang dilantik sejak 27 Oktober 2014.

Dalam sejarah perjalannya, Kementerian Hukum dan HAM telah mengalami pergantian nama sebanyak lima kali, yakni:

  1. Departemen Kehakiman (1945-1999)
  2. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1999-2001)
  3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-2004)
  4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009)
  5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009-sekarang)

Berdasarkan Peraturan Presiden pada Nomor 24 tahun 2010, Kemenkumham RI memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan.

Hal ini dilakukan dalam rangka upaya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kemenkumham RI memiliki fungsi yang dapat diselenggarakan, antara lain:

  1. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia
  2. Mengelola barang milik atau kekayaan negara yang telah menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas agenda kegiatan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
  5. Melaksanakan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
  6. melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010, struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut :

  1. Sekretariat Jenderal
  2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
  3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
  5. Direktorat Jenderal Imigrasi
  6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
  7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
  8. Inspektorat Jenderal
  9. Badan Pembinaan Hukum Nasional
  10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
  11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
  12. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
  13. Staf Ahli Bidang Ekonomi
  14. Staf Ahli Bidang Sosial
  15. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
  16. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi

Begitulah gambaran besar mengenai pengertian ham beserta macam-macam dan contoh pelanggarannya.

Semoga tulisan ini bisa memacu dan menambah wawasan anda hingga jadi lebih baik lagi. Terimakasih sudah membaca, semoga bermanfaat!

Reply